Penetapanpenyesuaian tersebut bagi Pelaksana menjadi dasar pemberian besaran TPP, karena dalam penetapan tersebut tercantum kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan yang dialukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karawang", kata Asep Aang Rahmatullah, S.STP.,MP Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang breafing staf senin tanggal 11 Februari 2019.
KARAWANG-Sejumlah Aparatur Sipil Negara ASN di Kabupaten Karawang, mengeluhkan pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP sebesar 5 persen tanpa adanya pemberitahuan. Akibatnya pemotongan itu jadi polemik dikalangan ASN di Kabupaten Karawang yang menduga pemotongan itu diperuntukan untuk apa saja? Menjawab hal itu, BKPSDM Kabupaten Karawang menyebut jika pemotongan itu diperuntukan untuk bantuan kemanusiaan bagi yang terdampak Covid-19 dan korban banjir. “Pemotongan TPP 5 persen itu, diperuntukan untuk korban banjir dan warga yang terdampak pandemic Covid-19,” ujar Kepala Bidang Kesejahteraan Disiplin dan Kepangkatan, BKPSDM Karawang, Dudi Alexandria saat dikonfirmasi. Dijelaskan, pemotongan TPP itu, bukan dari KORPRI tapi itu merupakan donasi PNS yang didapat dari TPP untuk membantu para korban banjir terutama pasca banjir. Biasanya sesudah banjir butuh biaya yang tidak kecil. “Sebelumnya bahwa pemotongan tersebut pernah dilakukan. Namun, dulu diperuntukan untuk Covid-19,” jelasnya. Halaman 1 2
Kerjadi sektor pemerintahan disukai banyak lulusan baru dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya kelebihan-kelebihan yang mendukung. Oleh karena itu, kali ini memberikan penjelasan mendetail soal gaji PNS Karawang beserta tunjangan melekat. Daftar isi Ujian Masuk PNSGaji PNS Karawang & Gaji PPPK Karawang 20212.
SEMANGGI - Dana tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN di Pemkab Karawang, pada bulan Januari dan Februari 2021, dipotong sebesar 5 persen tanpa pemberitahuan dan persetujuan para ASN. Pemotongan TPP itu dilakukan untuk dana bantuan bagi korban banjir yang sempat terjadi di Karawang. Tercatat sedikitnya ada orang ASN Pemkab Karawang yang dana TPP-nya dipotong. Atas hal ini sejumlah aktivis anti korupsi di Karawang dan Jakarta menilai pemotongan TPP ASN oleh Pemkab Karawang secara sepihak dapat menyeret pihak-pihak terkait dan Bank BJB Cabang Karawang, sebagai instansi yang melakukan pemotongan TPP . Sebab pemotongan itu dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan tidak melalui proses serta payung hukum yang berlaku. Ini jelas bertentangan dengan norma-norma rasa keadilan sebagai warga negara. Terkait hal tersebut, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, Rahmat Gunadi mengadukan skandal pemotongan TPP ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Selasa 30/3/2021. Pengaduan ditujukan kepada Kepala Kejari Karawang Cq Kasi Pidsus perihal Laporan Informasi. Dalam laporan tersebut, Rahmat Gunadi menyatakan bertindak atas diri sendiri, melaporkan perbuatan melawan hukum atas pemotongan dana TPP secara sepihak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam laporan itu, Rahmat Gunadi juga menceritakan pemotongan dana TPP terjadi pada tanggal 25 Maret 2021 terhadap Rek Bank BJB sebesar Rp atau sebesar 5 persen dari jumlah TPP Gunadi per bulan. Gunadi mengatakan, pemotongan itu dilakukan pihak BJB secara sepihak dan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik rekening. "Saya tidak tahu ada pemotongan, tiba-tiba saya cek rekening, TPP saya berkurang dipotong lima persen," jelasnya. Baca juga Aneka Batik hingga Olahraga Ekstrem Dinilai Sandi Jadi Modal Kebangkitan Pariwisata Tanjung Lesung Tak hanya Gunadi, menurutnya semua pegawai di lingkungan Pemkab Karawang juga mengalami pemotongan TPP dan telah menjadi buah bibir yang viral di kalangan ASN Pemkab Karawang. "Jadi bukan hanya saya, semua pegawai di Pemkab Karawang, TPP-nya juga dipotog secara sepihak," jelasnya.
TRIBUNBEKASICOM, CIKARANG --Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid, mengatakan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di Pemkab Bekasi akan dicairkan pada bulan April ini, 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1443H.Besaran THR yang akan diterima sebesar 100 persen dari gaji pokok, sedangkan
Ilustrasi UMR. Foto ShutterstockDi Indonesia, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bagi pekerja, yaitu UMK dan UMR. Upah tersebut wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja setiap bulannya. Lalu, apa perbedaan UMK dan UMR?UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, sedangkan UMR merupakan kependekan dari Upah Minimum Regional. Besarnya upah minimum di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan biaya hidup masing-masing buku Ekonomi SMA Kelas XI oleh Dr. M. Suparmoko, dan Icuk Rangga Bawan, At., tinggi-rendahnya biaya hidup tersebut dapat diketahui dengan melihat indeks biaya hidup costs of living index atau tingkat inflasi setiap daerah. Upah minimum setiap daerah itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan UMK atau UMR. Lalu, UMK dan UMR apa bedanya? Simak penjelasannya dalam artikel berikut yang Dimaksud dengan UMR?Ilustrasi upah minimum. Foto ShutterstockSebagaimana telah disebutkan, UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Penyebutan UMR sudah berlaku sejak era reformasi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum peraturan tersebut, UMR didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMR dibagi menjadi dua, yaitu UMR Tingkat I dan UMR Tingkat Tingkat I adalah upah minimum yang berlaku di satu provinsi. Sedangkan, UMR Tingkat II merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah jenis UMR tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, sepertiIndeks harga konsumen IHKKemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaanUpah umum yang berlaku di daerah tertentu dan antardaerahTingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapitaSejak tahun 2000, istilah UMR secara resmi diganti dengan UMK dan UMP Upah Minimum Provinsi. Meski demikian, masih banyak pekerja yang menggunakan UMR untuk menyebut standar upah atau gaji yang berhak diperoleh di wilayah tempat kerjanya setiap yang Dimaksud dengan UMK?Ilustrasi UMR. Foto Iqbal Firdaus/kumparanSesuai namanya, UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah yang ditetapkan di wilayah kabupaten atau kota. Sementara, upah yang berlaku di tingkat provinsi disebut dengan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, UMK dan UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu dengan masa kerja kurang dari satu tahun dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum apabila sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan/atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan perusahaan nilai UMK sendiri dihitung menggunakan penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UMK bisa berbentuk gaji pokok, bisa juga ditambah dengan tunjangan yang dimaksud dengan gaji pokok adalah upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya. Besaran gaji pokok tidak kurang dari 75% dari total gaji yang penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara UMK dan UMR. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penyebutannya yang berubah mengikuti aturan resmi dari Tertinggi di IndonesiaIlustrasi UMR. Foto ShutterstockSeperti yang disebutkan, meski namanya telah diubah menjadi UMK dan UMP, istilah UMR masih digunakan sampai sekarang. Di tahun 2023, UMR tertinggi di Indonesia masih didominasi wilayah Pulau Jawa. Berikut 5 kabupaten/kota dengan UMR tertinggi di Indonesia1. Kabupaten KarawangKabupaten Karawang menempati posisi pertama di daftar UMR tertinggi di Indonesia tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, kabupaten yang jadi kawasan industri terbesar itu memiliki UMK sebesar Kota BekasiMenyusul Karawang, Kota Bekasi ada di urutan kedua dengan besaran UMK senilai Tak hanya di seluruh Indonesia, besaran UMK tersebut juga menjadikan Bekasi sebagai kota dengan UMK terbesar kedua di daerah Provinsi Jawa Kabupaten BekasiMasih dari wilayah Jawa Barat, peringkat ketiga UMR tertinggi di Indonesia ditempati Kabupaten Bekasi. Besaran UMK Kabupaten Bekasi tahun 2023 adalah DKI JakartaPemprov DKI Jakarta menetapkan gaji UMR Jakarta 2023 sebesar Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan besaran UMP Jakarta 2022, yaitu Kota DepokPada tahun 2022, Kota Depok memiliki UMK sebesar Di tahun 2023, UMK Depok naik sekitar dari sebelumnya menjadi Angka tersebut menjadikan Kota Depok sebagai daerah dengan UMK tertinggi ke-4 di Jawa yang dimaksud dengan UMK?Berapa UMR tertinggi di Indonesia?Apakah gaji pokok sama dengan UMK?
1 Cek Nih! Besaran Tunjangan PNS dan Gaji Terbarunya di 2021. akarta, CNBC Indonesia - Komponen gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah dalam rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk disusun ulang dan dirombak. Penghasilan PNS yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, akan disederhanakan menjadi hanya
Pemerintah Provinsi Papua resmi meluncurkan e-TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis elektronik. Peluncuran dilakukan Gubernur Lukas Enembe disela-sela Rapat Kerja Daerah Rakerda 2018, Rabu 7/2, di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II peluncuran, Lukas mengatakan sistem ini dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara ASN. Diharapkan pula mampu memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat secara optimal. “Sebab TPP sendiri dapat ditinjau dari dua sisi, mulai dari kehadiran dan beban kerja ASN. Dimana dari kehadiran juga menjadi indikator yang penting untuk dinilai,” sebut katakan, dengan diberlakukan TPP, diharapkan Aparatur Sipil Negara ASN dapat meningkatkan pelayanan publik. Selain meningkatkan pelayanan publik, pemberlakuan TPP dipastikan memacu dispilin dan kinerja ASN, sebab dua hal itu akan menjadi pertimbangan untuk menghitung nilai penghasilan yang akan diterima pegawai.“Dimana dari segi kedisiplinan, pegawai nantinya dituntut hadir dan melakukan absensi pada pukul WIT Wit dan Wit saat pulang kerja. Sehingga nanti yang tentukan besaran gaji seorang ASN itu, dirinya sendiri. Namun persentasenya, 50 persen kinerja dan 50 persen disiplin. Contohnya saya dengan pak pegawai lainnya, dimana mereka bisa menerima penghasilan lebih besar”. “Alasannya karena ada hal-hal tertentu yang dia kerjakan di luar jam kantor, sehingga penghasilannya lebih tinggi. Dengan demikian, TPP ini memacu pegawai untuk tidak sekedar hadir di kantor tetapi harus ada kerjanya, sekecil apa pun itu,” terang diketahui, sistem e-TPP nantinya digunakan berdasarkan kelas jabatan dari masing-masing ASN. Mulai dari kelas 1 sampai kelas jabatan 15, dimana kelas 1 hingga kelas 7 pejabat pelaksana, yang memiliki jabatan atau ada tugas yang diberikan. Kelas 8 keatas dari Eselon 4 hingga Eselon 1A Sekda, sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing.
BEPAS KARAWANG - Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Karawang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah merealisasikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh pengawas sekolah/madrasah di bawah Disdikpora Karawang mulai dari pengawas SD, SMP maupun Pengawas PAI Karawang. "Saya mewakili seluruh pengawas sekolah
KARAWANG, - Pemerintah Kabupaten Pemkab Karawang, Jawa Barat, memberikan tambahan penghasilan pegawai untuk guru dan tenaga kependidikan. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengungkapkan, tambahan penghasilan telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2020 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Karawang. "Tunjangan-tunjangan tersebut termasuk calon guru dan kepala sekolah sebanyak orang diberikan TPP masing-masing Rp dan Rp ujar Cellica saat sambutan upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-54 di Plaza Kantor Pemkab Karawang, Senin 25/11/2019.Baca juga Di Hari Guru, SBY Justru Dapat Ucapan Terima Kasih Kemudian, untuk guru dan tenaga pendidikan honorer, bagi eks kategori 2 sebanyak orang mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp mulai Januari 2020. Anggaran dana Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah PMMS semula antara Rp sampai dengan Rp Sedangkan, guru dan tenaga kependidikan honorer lainnya sebanyak orang yang ditetapkan pada 2019 mendapatkan Rp per bulan mulai 2020. Selama ini, mereka belum mendapatkan intensif dari pengawas sekolah sebanyak 95 orang mendapatkan tunjangan Rp 4 juta untuk pengawas sekolah jenjang muda, Rp 5 juta untuk jenjang madya dan Rp 6 juta untuk jenjang utama. "Tunjangan bagi pengawas akan diberikan November tahun ini 2019," kata Cellica. Baca juga Kata Khofifah soal Peringatan Hari Guru Nasional Pada 2020, bagi guru honorer yang mengabdi selama 2 sampai 10 tahun mendapat sebesar Rp Guru yang mengabdi 10 sampai 20 tahun sebesar Rp Kemudian eks kategori 2 yang bekerja 10 sampai 20 tahun sebesar Rp Sedangkan, honorer yang ditetapkan pada 2018 mendapat insentif sebesar Rp Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
KabupatenKarawang, SpiritNews-Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang tidak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila di lapang Karangpawitan, Dikatakan, besaran TPP untuk pangkat paling rendah di Kabupaten Karawang mencapai Rp 5 juta perbulan. Sedangkan untuk TPP pangkat yang tertinggi mencapai Rp 35 juta
JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK ini telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 21 November 2020 dan mulai berlaku pada 1 Januari ini berdasarkan pada penetapan Keputusan Gubernur Kepgub Jawa Barat Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun demikian, maka Kepgub Jawa Barat Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Kepgub Jawa Barat 561/2021, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah Kabupaten/Kota yang tidak menaikan Upah Minimum 2021, maka dibuka peluang untuk dilakukan evaluasi besaran Upah Minimum pada semester pertama berdasarkan kondisi perekonomian kuartal I dan kuartal II tahun 2021. Hal itu mengacu pada data yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang besaran UMK Jawa Barat 2021 di 27 Kabupaten/Kota1. Kabupaten Karawang, sebesar Kota Bekasi, sebesar Kabupaten Bekasi, sebesar Kota Depok, sebesar Kota Bogor, sebesar Kabupaten Bogor, sebesar Kabupaten Purwakarta, sebesar Kota Bandung, sebesar Kabupaten Bandung Barat, sebesar Kabupaten Sumedang, sebesar Kabupaten Bandung, sebesar Kota Cimahi, sebesar Kabupaten Sukabumi, sebesar Kabupaten Subang, sebesar Kabupaten Cianjur, sebesar Kota Sukabumi, sebesar Kabupaten Indramayu, sebesar Kota Tasikmalaya, sebesar Kabupaten Tasikmalaya, sebesar Kota Cirebon, sebesar Kabupaten Cirebon, sebesar Kabupaten Garut, sebesar Kabupaten Majalengka, sebesar Kabupaten Kuningan, sebesar Kabupaten Ciamis, sebesar Kabupaten Pangandaran, sebesar Kota Banjar, sebesar Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Feni Freycinetia Fitriani Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
Jadisekarang, saya menagih hak TPP saya," ujar Banuara. Sementara itu, nilai TPP yang berlaku saat di lingkungan Pemkab Karawang adalah Rp35 juta per bulan bagi pejabat eselon II.a. Sementara TPP untuk pejabat eselon terendah (eselon IV.b) Rp 5 juta per bulan.
Berikutdaftar lengkap UMK 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan besaran masih sama dengan yang tercantum pada SE: 1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54 2. Kota Bekasi Rp 4.589.708,90 3. Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961,51 4. Kota Depok Rp 4.202.105,87 5. Kota
penundaankenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 50 % selama 4 (empat) bulan; 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, diberikan TPP sebesar 50 % selama 5 (Lima) bulan. j. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat diberikan TPP sebagai berikut : 1.
Ilustrasi Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid mengatakan THR dan TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bekasi dicairkan April periode 10 hari sebelum Lebaran. TRIBUNBEKASI.COM - Tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS di Pemerintah Kabupaten Bekasi dicairkan pada April periode 10 hari sebelum Lebaran.
aGVZiU2.
